ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Mulyati Akib; Emillia Nurdin; Riska Fadliah; Fitriyani

doi:10.33772/jakuho.v9i1.140

Authors

Mulyati Akib Universitas Halu Oleo
Emillia Nurdin Universitas Halu Oleo
Riska Fadliah Universitas Halu Oleo
Fitriyani Universitas Halu Oleo

DOI:

https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i1.140

Keywords:

Kinerja Keuangan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah sekali tergolong pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dikategorikan sangat efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dikategorikan cukup efisien, Rasio Keserasian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara menunjukkan rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami fluktuatif.

References

Adhiantoko. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 – 2011). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.

Akib, Mulyati., Habbe, Abdul Hamid., Rura, Yohanes., & Hakim, Adnan. 2014. Relationship Good Governance with Welfare Society Mediated by Local Government Financial Disclosure and Audit Report Opinion (Study on Local Government South Southeast Sulawesi). International Journal of Science and Research (IJSR). ISSN (online): 2319-7064. Index Copernieus Value (2013): 6.14.

Anto, L., O., & Yusran, I. N. 2023. Determinants of the Quality of Financial Reports. International Journal of Professional Business Review, 8(3), e01131. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331

Ardhini. 2011. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Bilson, Simamora. 2011. Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dewi, Rijuna. 2006. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Ecogreen Oleochemicals Medan Plan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Dien dkk. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 534 – 541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Fahmi, Irham. 2014. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Halim, abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2008. Auditing (Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hanif Nurcholis, Konsep teoritis Pemerintah Daerah, bandung 2007: 13.

Harahap, Sofyan S. 2007. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Kesatu: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lantang . 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit UII Press.

Mangkunegara. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marliani. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) Volume 14 No. 1 / Mei / 2022.

Martani, Dwi dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Moheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Oktalia dkk. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jurnal Mediasi 2(2): 110-135.

Pangerang Moenta & Anugrah Pradana 2017. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.

Rahmatia 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014-2017.

Rivai. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek. Raja Grafindo Persada. Bandung.

Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Walandouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Yusuf, A. M. 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Zuhri. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Pasal 64 ayat (2).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Utara